Tidak adanya database atau blueprint tentang jumlah sekolah rusak yang mendetail menyulitkan wakil rakyat. Para wakil rakyat pun kesulitan mengawasi keberadaan gedung sekolah yang rusak di Kab Bogor.
"Data yang dimiliki Dinas Pendidikan adalah data jumlah global di kabupaten. Tidak ada data sekolah rusak per desa atau per kecamatan. Ini yang menyulitkan kita mengawasi, sejauhmana perbaikan sekolah rusak," jelas Anggota Komisi D DPRD Kab Bogor, M Romly.
Bila blueprint sekolah rusak dimiliki Disdik, akan terlihat perkembangan kegiatan rehabilitasi sekolah rusak. Selain itu, akan terlihat pemerataan dari kegiatan rehabilitasi ini. "Bila secara data global kita tidak tahu di kecamatan mana saja perbaikan dilakukan.
Bisa saja perbaikan hanya dilakukan di kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten saja. Sementara di desa terpencil justru tidak tersentuh rehabilitasi," tambahnya. Untuk itu, Romly meminta Disdik Kab Bogor segera membuat blueprint. Jangan hanya cukup dengan data secara global saja. Data per desa lebih baik untuk membantu pengawasan dan pemetaan sarana dan prasarana dunia pendidikan.
Romly juga meminta Disdik melakukan pemetaan sekolah yang belum memiliki water closet (WC) umum dan sekolah rusak. Sehingga dapat diketahui jumlah sekolah yang belum punya WC. “Saat ini banyak sekolah tidak punya WC umum, sehingga siswa kesulitan untuk buang hajat dan air kecil,” paparnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar