Detak Nusantara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVU0vWRVbqK2mIMk3tBvZoVfHgPPCvFI5zm9BQyO8gTFucy-4_Y8vKpIbH3VKqA9nUnwbM2DqQLQQ6w_ZyCyZi_CE4VVWvqTowWTQrexfWPAGs7SQmHjucKK6aGj1bauNv46wd_h136iY/s1600/sekolah+rusak.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="112" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVU0vWRVbqK2mIMk3tBvZoVfHgPPCvFI5zm9BQyO8gTFucy-4_Y8vKpIbH3VKqA9nUnwbM2DqQLQQ6w_ZyCyZi_CE4VVWvqTowWTQrexfWPAGs7SQmHjucKK6aGj1bauNv46wd_h136iY/s320/sekolah+rusak.jpg" width="320" /></a></div>Tidak adanya database atau blueprint tentang jumlah sekolah rusak yang mendetail menyulitkan wakil rakyat. Para wakil rakyat pun kesulitan mengawasi keberadaan gedung sekolah yang rusak di Kab Bogor.<br />"Data yang dimiliki Dinas Pendidikan adalah data jumlah global di kabupaten. Tidak ada data sekolah rusak per desa atau per kecamatan. Ini yang menyulitkan kita mengawasi, sejauhmana perbaikan sekolah rusak," jelas Anggota Komisi D DPRD Kab Bogor, M Romly.<br />Bila blueprint sekolah rusak dimiliki Disdik, akan terlihat perkembangan kegiatan rehabilitasi sekolah rusak. Selain itu, akan terlihat pemerataan dari kegiatan rehabilitasi ini.  "Bila secara data global kita tidak tahu di kecamatan mana saja perbaikan dilakukan.<br />Bisa saja perbaikan hanya dilakukan di kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten saja. Sementara di desa terpencil justru tidak tersentuh rehabilitasi," tambahnya.  Untuk itu, Romly meminta Disdik Kab Bogor segera membuat blueprint. Jangan hanya cukup dengan data secara global saja. Data per desa lebih baik untuk membantu pengawasan dan pemetaan sarana dan prasarana dunia pendidikan.<br />Romly juga meminta Disdik melakukan pemetaan sekolah yang belum memiliki water closet (WC) umum dan sekolah rusak. Sehingga dapat diketahui jumlah sekolah yang belum punya WC. “Saat ini banyak sekolah tidak punya WC umum, sehingga siswa kesulitan untuk buang hajat dan air kecil,” paparnya.

DPRD Kab Bogor Minta Data Rinci Sekolah Rusak

Tidak adanya database atau blueprint tentang jumlah sekolah rusak yang mendetail menyulitkan wakil rakyat. Para wakil rakyat pun kesulitan m...

Baca selengkapnya »

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdPS4Rsgzr4U8q5mnIYbLnWhz85xC9st8hWnLTf6Ovl0Vh3VE29DMH6qSHXkPnBMy-3WMGbv0Evayb5S5aSnlOXOyx0J_oaLd0G31X4bJp7wKdJ8gOnaPjSYQgLX5IDMPIe9C-qK9snXY/s1600/dprdbogor.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="158" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdPS4Rsgzr4U8q5mnIYbLnWhz85xC9st8hWnLTf6Ovl0Vh3VE29DMH6qSHXkPnBMy-3WMGbv0Evayb5S5aSnlOXOyx0J_oaLd0G31X4bJp7wKdJ8gOnaPjSYQgLX5IDMPIe9C-qK9snXY/s320/dprdbogor.jpg" width="320" /></a></div>Anggota DPRD  Kab. Bogor kembali timba ilmu di Kabupaten Indramayu.  Setelah sebelumnya mereka belajar tentang wajib MDA bagi para pelajar,  pertanian dan peternakan, kini mereka mencoba menggali ilmu tentang  penanganan masalah sosial di Kabupaten Indramayu. Kedatangan 8 anggota  Komisi D DPRD Kabupaten Bogor ini diterima langsung Sekretaris Daerah  Ahmad Bahtiar, S.H. <br />Wakil Ketua Komisi D DPRD Kab.Bogor, Muhamad Romli mengatakan, untuk  ketiga kalinya lembaganya melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah  Kabupaten Indramayu. Pihaknya sengaja memilih kabupaten yang dipimpin  oleh Hj. Anna  Sophanah ini karena diakui telah banyak terobosan dan  inovasi dalam memproteksi masyarakatnya. “Hal ini, terbukti banyak  kebijakan dari Pemkab Indramayu yang diterima oleh masyarakatnya,”  akunya.<br />Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Indramayu Ahmad Bahtiar,  S.H. mengatakan, pembangunan di bidang sosial di Kabupaten Indramayu  secara teknis ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Dinsosnakertrans). Penangannya meliputi perlindungan perempuan,  trafikking, pekerja migran terlantar/bermasalah sosial, wanita rawan  sosial ekonomi, perlindungann anak, penyandang cacat dan tuna sosial. <br />“Berdasarkan pemikiran itu, maka terbitlah Undang-undang Nomor 23  tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.  Undang-undang tersebut disusun secara komprehensif, jelas, dan tegas  untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan  pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala  tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap  martabat manusia,” katanya.<br />Selain kekerasan dalam rumah tangga, hal lain yang saat ini masih  menjadi permasalahan adalah penanganan anak jalanan, termasuk di  dalamnya kasus traffiking atau perdagangan perempuan dan anak. Untuk  menangani permasalahan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari  pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memerangi  praktik-praktik traficking ini. <br />“Komitmen tersebut, tentunya sangat sejalan dengan Undang-undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian  ditindaklanjuti dengan 3 (tiga) Keputusan Presiden Republik Indonesia  tentang rencana aksi nasional, yaitu : rencana aksi nasional penghapusan  bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, penghapusan eksploitasi  seksual komersial  anak, dan  penghapusan trafiking (perdagangan)  perempuan dan anak,”paparnya.<br />Untuk menindaklanjuti rencana aksi nasional tersebut, Pemerintah  Kabupaten Indramayu telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor  14 tahun  2005 tentang pencegahan dan pelarangan trafiking untuk eksploitasi  seksual komersial anak di Kabupaten Indramayu, yang kemudian  ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas pelarangan trafiking di  Kabupaten Indramayu.<br />Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bogor yang melakukan kunjungan kerja  tersebut yakni, Muhamad Romli, H. Nuraya, Hj. Atty Ruhiyati, S.IP,  Husnul Chotimah, Ida Royani, Drs. H. Hasanabe, Hj. Ida Farida Darwi, MA,  dan Haerul Anwar. (PR)

DPRD Kab. Bogor Belajar Penanganan Masalah Sosial Ke Indramayu

Anggota DPRD Kab. Bogor kembali timba ilmu di Kabupaten Indramayu. Setelah sebelumnya mereka belajar tentang wajib MDA bagi para pelajar, ...

Baca selengkapnya »